Benarkah Meritokasi Politik yang Membuat China Maju?

Oktober 2013, sebuah video kartun misterius menjadi diskusi hangat di media social. Ruar biasa, hanya dalam waktu dua minggu video itu ditonton oleh sepuluh juta pemirsa. Video itu dirilis saat AS menghadapi situasi government shutdown karena kegagalan Kongres menyepakati anggaran yang diperlukan untuk operasi pemerintahan.

Dengan terang-terangan video itu mempertontonkan paradox dari sebuah proses pengambilan keputusan.  Video itu juga sekaligus seakan meledek system demokrasi yang diagung-agungkan di Amerika Serikat karena ternyata wibawa kuasa yang dihasilkan system demokrasi tidak sesakti yang dibayangkan.

Ledekan itu tak dilakukan secara langsung memang, namun moment peredarannya mengukuhkan dugaan kesengajaan. Video misterius itu memaparkan pendakian panjang seorang Xi Jinping untuk sampai ke puncak kekuasaan Cina, menjadi Presiden Xi. Pesan yang ingin disampaikan melalui video itu adalah Jinping mendapat promosi tidak mudah. Dia melalui proses yang panjang.

Karir Jinping dimulai dari pegawai di pemerintahan kota, kepala bagian di pemerintahan setingkat kabupaten, kepala di tingkat departemen di tingkat propinsi menanjak ke Komite Sentral, Politbiro, dan kemudian menjadi anggota Komite Tetap Politbiro. Di setiap tahap, promosi dilakukan melalui evaluasi yang ketat dan ultracompetitive. Tujuannya adalah untuk menguji kemampuan kepemimpinan politiknya. Proses ini yang dikenal dengan label meritokrasi.

Meritokrasi merujuk kepada bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan yang dapat dipakai untuk menentukan suatu jabatan tertentu. Kerap dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin, tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidakadilan yang kurang memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin

Di bagian lain, ketika video tersebut dirilis, di AS terjadi government shutdown. Itu berarti pemerintah berhenti menyediakan semua layanan selain yang "penting" saja. Namun karena Kongres harus mengesahkan semua pengeluaran pemerintah, tidak ada hukum yang melindungi layanan pemerintah apapun dari penutupan. Layanan federal boleh diteruskan untuk sementara setelah penutupan, termasuk National Weather Service dan lembaga induknya, layanan kesehatan di fasilitas federal, angkatan bersenjata, pengawasan lalu lintas udara (ATC), dan sistem penjara.

Judul Buku          :  The China model: political meritocracy and the limits of democracy

Penulis                 :  Daniel A Bell

Penerbit              :  Princeton University Press, 2015

Tebal Buku          :  333 halaman

Fenomena itu kontras dengan situasi saat pemilihan presiden yang menggambarkan seolah-olah Obama mendapat dukunga dari semua warga Amerika. Jutaan dolar dikeluarkan untuk kampanya tersebut sekadar untuk meraih kemenangan melalui pemilihan nasional negeri atas dasar satu orang satu suara. Proses ini diberi label "demokrasi." Bila ini diperbandingkan dengan pemilihan di AS, jelas video tersebut seolah ingin menujukkan bahwa meritokrasi politik gaya Cina merupakan cara yang secara moral sah dalam memilih pemimpin politik tingkat atas, dan cara itu lebih baik dari pemilu yang demokratis.

Video ini mungkin dibuat dan didistribusikan oleh organ dari Partai Komunis China (PKC) yang seakan-akan menunjukkan bahwa China menganut system meritrokasi dan itu diwarisi dari pendahulu mereka. Sun Yat-sen, yang menjadi presiden pertama pasca-kekaisaran Cina pada tahun 1912, memang tidak terlalu terkesan dengan demokrasi AS. Dia pernah mengeluh bahwa "beberapa anggota DPR sering bertindak bodoh dan tidak peduli dengan orang lain." Itu adalah sebuah vonis yang mungkin banyak disetujui warga Amerika yang modern.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Sun menyarankan agar semua pejabat terpilih harus diuji sebelum diperbolehkan duduk di jabatan. Proposal ini  mengadopsi tradisi China lama bahwa pejabat publik harus dipilih melalui pemeriksaan yang ketat dengan mengukur "prestasi"nya, bukan hanya atas dasar popularitas mereka belaka.

Namun, dari situ sejumlah pertanyaan muncul. Jika meritokrasi politik begitu baik, mengapa PKC tidak berani secara terang-terangan mengatakan bahwa video itu berasal dari mereka? Lebih umum, mengapa PKC tidak bisa secara resmi menerapkan system meritokrasi politik dan secara terbuka menyatakan rasa bangganya terhadap sistem meritokrasi itu?

Data statistik ekonomi menunjukkan bahwa China kini telah menjadi negara yang modern. Namun, seperti diakui Daniel Bell penulis buku the China Model ini, indikator lainnya tidaklah begitu positif. Ada masalah lain seperti korupsi, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, degradasi lingkungan, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat politik, dan tindakan dalam menangani perbedaan pendapat politik.

Perlakuan kasar pemerintah China terhadap lawan-lawan politiknya mempertontonkan fenomena adanya situasi yang menurunkan hal yang seharusnya bagus menjadi lebih buruk ketika sistem politik telah menjadi lebih meritokratis. Artinya, meritokrasi politik bergaya China tidak dipraktekkan secara sempurna. Betapa tidak, jika sistem ini begitu besar, mengapa ada kebutuhan untuk menindak perbedaan pendapat politik? Apakah struktur meritokrasi politik benar-benar dijalankan sehingga dipandang sah oleh rakyat dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan otoriter?

Buku the China Model berupaya menjawab pertanyaan tersebut. Bahwa Presiden Xi Jinping sendiri adalah putra salah satu rekan terdekat Mao, memperlemah argumen bahwa China menganut system meritokrasi, Bell punya argumentasinya. Disini Bell, seorang filsuf politik Kanada yang mengajar di Universitas Tsinghua di Beijing selama bertahun-tahun, menjawab bahwa munculnya Xi dan "pangeran" - pemimpin keturunan bangsawan partai Komunis – lainnya dimulai sebelum reformasi tata kelola awal 1990-an yang menerapkan kembali ujian sebagai dasar untuk pemilihan pejabat.

Tapi bagi sementara orang, penjelasan itu justru membingungkan. Argumen bahwa meritokrasi dijalankan di China tampaknya didasarkan pada dekade pertumbuhan ekonomi yang pesat yang dimulai pada tahun 1979. Namun, seperti diakui Bell sendiri, meritokrasi diabaikan sampai awal 1990-an, dan ketika sistem meritrokasi diterapkan kembali, beberapa saat kemudian menunjukkan hasil. Jadi, mungkinkah kinerja ekonomi China yang spektakuler itu bukan hasil dari sistem meritokratis pemerintahan?

Tapi bagi sementara orang, penjelasan justru membingungkan. Argumen bahwa meritokrasi dijalankan di China tampaknya didasarkan pada dekade pertumbuhan ekonomi yang pesat yang dimulai pada tahun 1979. Namun, seperti diakui Bell sendiri, meritokrasi diabaikan sampai awal 1990-an, dan ketika sistem meritrokasi diterapkan kembali, beberapa saat kemudian menunjukkan hasil. Jadi, mungkinkah kinerja ekonomi China yang spektakuler itu bukan hasil dari sistem meritokratis pemerintahan?

Barat cenderung membagi dunia politik menjadi demokrasi yang "baik" dan rezim otoriter yang "buruk." Tetapi model politik Cina tidak cocok di kedua kategori itu. Sebab selama tiga dekade terakhir, China telah mengembangkan sistem politik yang dapat digambarkan sebagai "meritokrasi politik." China Model berusaha untuk memahami cita-cita dan realitas sistem politik yang unik ini. Bagaimana cita-cita meritokrasi politik menetapkan standar dalam mengevaluasi kemajuan politik (dan kemunduran) di Cina? Bagaimana China bisa menghindari kerugian yang diakibatkan oleh peneraan system meritokrasi politik ini? Dan bagaimana bisa meritokrasi politik dikombinasikan dengan demokrasi sehingga menghasilkan yang terbaik? Daniel Bell menjawab pertanyaan dan banyak lagi pertanyaan seperti itu.

The China Model berupaya membuka perdebatan bagaimana model yang baik dalam system manajemen pemerintahan. Diskusi dimulai dari dua titik; pertama, bahwa ada krisis pemerintahan di negara demokrasi Barat. Kedua, prestasi ekonomi China mengimplikasikan sebuah rekomendasi bahwa sebelum menerakan sistem demokrasi, segala sesuatunya haruslah ditata dengan baik terlebih dulu. Titik lompatan itu memang menantang. Sebab demokrasi memang tidak selalu semulus yang dibayangkan. Buktinya ada kemacetan di system di pemerintahan di Washington, ada krisis euro, dan di sisi lain ada fenomena makin berkurangnya kemiskinan di China. Bell melihat meritokrasi di China memang mengandung banyak kelemahan, tapi siste demokrasi juga memiliki kelemahan pula. Karena itulah, gagasannya adalah saling menutupi kelemahan dan mengeksploitasi yang positif.

Bagian pertama dari buku Bell dimulai dari analisis yang menjelaskan tentang beberapa kelemahan filosofis dan praktis system demokrasi. Misalnya, seorang politisi terpilih selalu merasa mememiliki privilege dari pemilih untuk melakukan yang dikehendakinya. Bukankah dengan memperoleh dukungan mayoritas masyarakat itu menunjukkan masyarakat menyetujui yang dia kerjakan? Itu sudah pasti merugikan masa depan masyarakat karena asumsi yang menempel di benak politisi itu bisa membuat mereka mengabaikan risiko perubahan iklim, misalnya karena mengizinkan eksplorasi dan eksploitasi lahan untuk tambang yang cenderung merusak alam.

Dengan kata lain, dalam system demokrasi, legitimasi kewenangan dan kekuasaan diperoleh melalui perolehan suara dalam pemilihan one vote one person. Masing-masing pemilih memberi mandat kepada yang dipilihnya, yang mungkin saja dalam memilih tersebut tanpa melalui pemeriksaan pada kandidat yang dipilihnya secara teliti.

Bell membandingkan system ini dengan sebuah "China Model" yang ideal yang secara tegas menggariskan aturan bahwa hanya orang-orang yang paling mampu dalam masyarakat yang dipilih untuk menjalankan negara, dan prosesnya dilakukan melalui pemeriksaan secara teliti. Kinerja mereka di berbagai pekerjaan selama bertahun-tahun - mulai dari tingkat provinsi – dinilai.  Eksperimen Regional memungkinkan hanya ide-ide yang baik dan pemimpin yang baik yang naik ke pusat. Keberhasilan dari sistem ini secara jelas dapat dilihat dari pencapaian dalam memecahkan masalah dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Ini yang kemudian bisa memberikan politik pemimpin legitimasi di mata orang biasa.

Disini Bell seakan menunjukkan bahwa level validitas eksternal dari variable kepercayaan yang dihasilkan dari suara pemilih dalam system demokrasi ternyata berkurang ketika dihadapkan pada populasi yang berbeda. Ini dibuktikan dengan fenomena tersendatnya usulan anggaran yang diajukan ekskutif atau pemerintah seperti yang dialami Obama, atau bahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama.